“ Hilangkan steriliteit dalam gerakan
mahasiswa “- Judul Pidato Bung Karno di Konperensi Besar GMNI di
Kaliurang Jogjakarta, 1959. Dinamika gerakan mahasiswa menjadi bagian
penting dalam setiap gerak sejarah Bangsa ini. Sejak Pra Kemerdekaan
atau sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945 di deklarasikan, kaum muda
Indonesia utamanya mahasiswa sudah memperlihatkan peran penting mereka.
Dinamika gerakan mahasiswa memang mewarnai kehidupan yang ada di Negara
ini. Hitam-putih bangsa ini pun tak terlepas dari gerakan-gerakan
mahasiswa. Terlalu panjang jika harus mencatatkan perjalanan Gerakan
mahasiswa Indonesia, maka dalam tulisan ini kami coba menuliskan secara
ringkas namun tidak menanggalkan lekatan substansi sejarah yang ada.
Dengan itu kami membagi dalam 7 era ( angkatan ) yang memang tidak bisa
boleh dilupakan oleh seluruh Generasi bangsa Indonesia. 1.
Angkatan ’08 ( Era Kolonial/Orde Lama ) Tanggal 20 Mei 1908 berdiri
organisasi Budi Utomo. Organisasi ini didirikan di Jakarta oleh
mahasiswa-mahasiswa STOVIA. Budi Utomo lahir dengan watak yang mulai
berani melawan kekuasaan Kolonialisme pada waktu itu. Hari kelahiran
Budi Utomo dikemudian hari diperingati sebagai hari Kebangkitan
Nasional. Tak Cuma mahasiswa Indonesia yang berkuliah didalam negeri
saja, bahkan Mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada diluar negeri pun
mulai terbuka fikirannya. Di Belanda, Mohammad Hatta dkk mendirikan
organisasi Indische Vereeninging yang kemudian berubah nama menjadi
Indonesische Vereeninging pada tahun 1922. Organisasi ini awalnya
merupakan suatu wadah kelompok diskusi mahasiswa yang kemudian orientasi
pergerakannya lebih jelas dalam hal politik. Indische Vereniging
berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia untuk mengakomodasi semua
orang Hindia (Indonesia) tanpa diskriminasi. 2. Angkatan ’28 ( Era
Persatuan Pemuda ) Soetomo pada tanggal 19 oktober 1924 mendirikan
Kelompok Studi Indonesia (Indonesische Studie-club). Tujuan utamanya
adalah menyebarluaskan prinsip-prinsip persatuan dan solidaritas
Indonesia. Indonesische Studiedub mempunyai misi untuk mendorong kaum
terpelajar di kalangan orang-orang pribumi supaya memupuk kesadaran
hidup bermasyarakat, pengetahuan politik, mendiskusikan masalah-masalah
nasional dan sosial, serta bekerja sama untuk membangun Indonesia.
Terbentuknya Indonesische Studiedub ini
merangsang dibentuknya kelompok-kelompok studi di tempat lain, seperti
di Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Semarang, dan Solo. Selain ISC,
kelompok studi yang paling aktif adalah Algemene Studiclub di Bandung,
oleh Soekarno dan kawan – kawannya dari Sekolah Tinggi Teknik (ITB) yang
di bentuk pada tanggal 11 Juli 1925. Pembentukan kelompok-kelompok
diskusi ini merupakan bentuk kekecewaan mereka terhadap perkembangan
pergerakan politik mahasiswa yang semakin tumpul pada masa itu. Kemudian
pada tahun 1926, terbentuklah organisasi Perhimpunan Pelajar Pelajar
Indonesia (PPPI) yang merupakan organisasi yang berusaha untuk
menghimpun seluruh mahasiswa di Indonesia dan lebih menyuarakan yang
namanya wawasan kebangsaan dalam diri mahasiswa. Hal tersebut lah yang
kemudian mereka realisasikan dengan menyelenggarakan sebuah kongres
paling bersejarah dalam dunia kepemudaan mahasiswa di tanah air. Yaitu
Kongres Pemuda II yang berlangsung di Jakarta pada 26-28 Oktober 1928
yang kemudian menghasilkan sumpah pemuda yang sangat bersejarah untuk
bangsa ini. 3. Angkatan ’45 ( Era Awal Pemerintahan Soekarno/Orde Asli )
Kondisi pendidikan maupun kehidupan politik pada zaman pemerintahan
Jepang jauh lebih represif dibandingkan dengan kolonial Belanda, antara
lain dengan melakukan pelarangan terhadap segala kegiatan yang berbau
politik, dan hal ini ditindak lanjuti dengan membubarkan segala
organisasi pelajar dan mahasiswa, termasuk partai politik.
Dalam perkembangan berikutnya, dari
dinamika pergerakan nasional yang ditandai dengan kehadiran
kelompok-kelompok studi, dan akibat pengaruh sikap penguasa Belanda yang
menjadi Liberal, muncul kebutuhan baru untuk menjadi partai politik,
terutama dengan tujuan memperoleh basis massa yang luas. Kelompok Studi
Indonesia berubah menjadi Partai Bangsa Indonesia (PBI), sedangkan
Kelompok Studi Umum menjadi Perserikatan Nasional Indonesia (PNI).
Secara umum kondisi pendidikan maupun kehidupan politik pada zaman
pemerintahan Jepang jauh lebih represif dibandingkan dengan kolonial
Belanda, antara lain dengan melakukan pelarangan terhadap segala
kegiatan yang berbau politik; dan hal ini ditindak lanjuti dengan
membubarkan segala organisasi pelajar dan mahasiswa, termasuk partai
politik, serta insiden kecil di Sekolah Tinggi Kedokteran Jakarta yang
mengakibatkan mahasiswa dipecat dan dipenjarakan. Praktis, akibat
kondisi yang vacuum tersebut, maka mahasiswa kebanyakan akhirnya memilih
untuk lebih mengarahkan kegiatan dengan berkumpul dan berdiskusi,
bersama para pemuda lainnya terutama di asrama-asrama.
Tiga asrama yang terkenal dalam sejarah,
berperan besar dalam melahirkan sejumlah tokoh, adalah Asrama Menteng
Raya, Asrama Cikini, dan Asrama Kebon Sirih. Tokoh-tokoh inilah yang
nantinya menjadi cikal bakal generasi 1945, yang menentukan kehidupan
bangsa. Salah satu peran angkatan muda 1945 yang bersejarah, dalam kasus
gerakan kelompok bawah tanah yang antara lain dipimpin oleh Chairul
Saleh dan Soekarni saat itu, yang terpaksa menculik dan mendesak
Soekarno dan Hatta agar secepatnya memproklamirkan kemerdekaan,
peristiwa ini dikenal kemudian dengan peristiwa Rengasdengklok. 4.
Angkatan ’66 ( Kejatuhan Pemerintahan Soekarno/Era awal Rezim Soeharto )
Pasca Kemerdekaan Indonesia ditahun 1945, gerakan-gerakan mahasiswa/
kaum muda tak pernah berhenti bahkan justru semakin menguat. Terbukti
dari munculnya organisasi-organisasi mahasiswa di masing-masing kampus
yang ada. Di era awal Kemerdekaan ini, banyak organisasi-organisasi
mahasiswa yang sudah ada sejak zaman penjajahan kemudian terlahir
kembali dengan terlebih dahulu mengalami penyatuan dengan
organisasi-organisasi yang di pandang memiliki kesamaan terutama dalam
landasan berfikir dan bergeraknya.
Pergerakan Mahasiswa Katholik Indonesia (
PMKRI ) yang berfungsi sebagai organisasi pembinaan dan organisasi
perjuangan mahasiswa katolik di sahkan pada tahun 1947 setelah mengalami
peleburan dengan beberapa organisasi katholik lainnya, setelah itu
terbentuk organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang juga merupakan
hasil peleburan dengan organisasi-organisasi islam sebelumnya, kemudian
terbentuk pula Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI) yang
didirikan melalui kongres mahasiswa di Malang. Memasuki tahun 1950,
kemudian terbentuklah Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia ( GMKI )
mengusung spirit Kristiani dan juga embrio-embrionya sudah ada sejak
zaman penjajahan, pada tahun 1954 kemudian lewat proses fusi beberapa
organisasi, lahirlah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ( GmnI )
dengan mengusung Ideologi Marhaenisme, ajaran Soekarno.
Kemudian lahir pula Gerakan Mahasiswa
Sosialis ( GemSos ) yang berfaham Sosialis sementara pada tahun 1956
lahirlah Central-Gerakan Mahasiswa Indonesia ( C-GMI ) yang berfaham
Komunis dan di tahun 1960 lahirlah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (
PMII ) yang bercorak Nahdatul Ulama. Di antara organisasi mahasiswa
pada masa itu, GmnI dan CGMI lebih menonjol dengan PNI dan PKI yang
tampil sebagai salah satu partai kuat hasil Pemilu 1955. CGMI dan GmnI
secara berani menjalankan politik konfrontasi dengan organisasi
mahasiswa lainnya, bahkan lebih jauh berusaha memengaruhi PPMI,
kenyataan ini menyebabkan perseteruan sengit antara CGMI dengan HMI
terutama dipicu karena banyaknya jabatan kepengurusan dalam PPMI yang
direbut dan diduduki oleh CGMI dan juga GMNI-khususnya setelah Konggres V
tahun 1961.
Pertarungan sengit antara Organisasi
Nasionalis dan Komunis melawan organisasi yang berbasis Agamis pun
semakin menguat belum lagi dengan upaya dari ABRI yang dengan perlahan
mendekati kelompok agamis guna merontokkan PKI yang merupakan basis
pendukung Soekarno setelah PNI. Hal itu kemudian berujung pada
meletusnya Gerakan 30 September 1966 atau yang disebut Bung Karno
Gestok. Peristiwa tersebut menurut tafsiran Rezim Soeharto adalah upaya
kudeta yang hendak dilakukan oleh PKI namun berhasil digagalkan
sementara banyak yang berpendapat hal itu adalah rekaya dari Amerika
untuk menghancurkan pengaruh Komunisme serta menggulingkan pemerintahan
Soekarno yang terkenal anti terhadap Amerika dkk ( Nekolim ).
Tanggal 25 Oktober 1966 yang merupakan
hasil kesepakatan sejumlah organisasi yang berhasil dipertemukan oleh
Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pendidikan (PTIP) Mayjen dr. Syarief
Thayeb, yakni PMKRI, HMI,PMII,Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia
(GMKI), Sekretariat Bersama Organisasi-organisasi Lokal (SOMAL),
Mahasiswa Pancasila (Mapancas), dan Ikatan Pers Mahasiswa (IPMI)
terbentuklah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia ( KAMI ). Tujuan
pendiriannya, terutama agar para aktivis mahasiswa dalam melancarkan
perlawanan terhadap PKI menjadi lebih terkoordinasi dan memiliki
kepemimpinan. Munculnya KAMI diikuti berbagai aksi lainnya, seperti
Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar
Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), dan
lain-lain. Kesatuan-kesatuan Aksi tersebut dibantu dengan Militer (
Angkatan Darat ) yang kemudian melancarkan aksi berupa demonstrasi serta
terror kepada pemerintahan Soekarno dan Organisasi-organisasi
pendukungnya. Praktis GmnI serta C-GMI menjadi sorotan utama mereka,
penangkapan hingga penahanan terhadap pimpinan-pimpinan 2 organisasi
tersebut pun dilakukan. Tak hanya itu, gerakan-gerakan mahasiswa/gerakan
pemuda pun terlibat dalam aksi pemusnahan simpatisan ( masyarakat yang
di cap komunis ) diberbagai daerah yang ada di Indonesia. Aksi-aksi yang
terus dilakukan pun menjadi salah satu gelombang yang menggulung
pemerintahan Soekarno.
Lewat surat “misteri” Perintah Sebelas
Maret ( SUPERSEAMAR ) Pemerintahan Soekarno perlahan mulai dilucuti dan
pada akhirnya 1 Juli 1966, Soeharto ditunjuk sebagai pejabat presiden
berdasarkan Tap MPRS No XXXIII/1967 pada 22 Februari 1967. Selaku
pemegang Ketetapan MPRS No XXX/1967, Soeharto kemudian menerima
penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno. Melalui Sidang
Istimewa MPRS, pada 7 Maret 1967, Soeharto ditunjuk sebagai pejabat
presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum.
Naiknya Soeharto menjadi Presiden menjadi angin segar bagi para
tokoh-tokoh mahasiswa angkatan 66 yaitu dengan banyak yang duduk di
kursi DPR/MPR serta diangkat dalam kabibet pemerintahan Orde Baru.
Cosmas Batubara (Eks Ketua Presidium KAMI
Pusat), Sofyan Wanandi, Yusuf Wanandi ketiganya dari PMKRI, Akbar
Tanjung dari HMI dll pun berada dalam lingkaran pemerintahan Rezim
Soeharto. 5. Angkatan 74 ( Era kebangkitan Perlawanan Terhadap Rezim )
Ditahun-tahun ini, ada perbedaan dalam karakter berjuang Gerakan
Mahasiswa dengan pendahulu-pendahulu mereka. jika angkatan 66 disokong
oleh kekuatan militer, angkatan 74 justru berhadapan dengan militer.
Sebelum gerakan mahasiswa 1974 meledak, bahkan sebelum menginjak awal
1970-an, sebenarnya para mahasiswa telah melancarkan berbagai kritik dan
koreksi terhadap praktek kekuasaan rezim Orde Baru, seperti: • Golput
yang menentang pelaksanaan pemilu pertama pada masa Orde Baru pada 1972
karena Golkar dinilai curang. • Gerakan menentang pembangunan Taman Mini
Indonesia Indah pada 1972 yang menggusur banyak rakyat kecil yang
tinggal di lokasi tersebut. Diawali dengan reaksi terhadap kenaikan
harga Bahan Bakar Minyak (BBM), aksi protes lainnya yang paling
mengemuka disuarakan mahasiswa adalah tuntutan pemberantasan korupsi.
Lahirlah, selanjutnya apa yang disebut gerakan “Mahasiswa Menggugat”
yang dimotori Arif Budiman yang merupakan Kakak dari Soe Hok Gie, salah
satu aktivis angkatan 66.
Berbagai borok pembangunan dan
demoralisasi perilaku kekuasaan rezim Orde Baru terus mencuat. Menjelang
Pemilu 1971, pemerintah Orde Baru telah melakukan berbagai cara dalam
bentuk rekayasa politik, untuk mempertahankan dan memapankan status quo
dengan mengkooptasi kekuatan-kekuatan politik masyarakat antara lain
melalui bentuk perundang-undangan. Misalnya, melalui undang-undang yang
mengatur tentang pemilu, partai politik, dan MPR/DPR/DPRD. Muncul
berbagai pernyataan sikap ketidakpercayaan dari kalangan masyarakat
maupun mahasiswa terhadap sembilan partai politik dan Golongan Karya
sebagai pembawa aspirasi rakyat. Sebagai bentuk protes akibat
kekecewaan, mereka mendorang munculnya Deklarasi Golongan Putih (Golput)
pada tanggal 28 Mei 1971 yang dimotori oleh Arif Budiman, Adnan Buyung
Nasution, Asmara Nababan.
Protes terus berlanjut. Tahun 1972,
dengan isu harga beras naik, berikutnya tahun 1973 selalu diwarnai
dengan isu korupsi sampai dengan meletusnya demonstrasi memprotes PM
Jepang Kakuei Tanaka yang datang ke Indonesia dan peristiwa Malari pada
15 Januari 1974. Peristiwa Malari (Malapetaka Limabelas Januari) adalah
peristiwa demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial yang terjadi pada
15 Januari 1974. Peristiwa itu terjadi saat Perdana Menteri (PM) Jepang
Tanaka Kakuei sedang berkunjung ke Jakarta (14-17 Januari 1974).
Mahasiswa merencanakan menyambut kedatangannya dengan berdemonstrasi di
Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Karena dijaga ketat, rombongan
mahasiswa tidak berhasil menerobos masuk pangkalan udara. Tanggal 17
Januari 1974 pukul 08.00, PM Jepang itu berangkat dari Istana tidak
dengan mobil, tetapi diantar Presiden Soeharto dengan helikopter dari
Bina Graha ke pangkalan udara. Kedatangan Ketuaa Inter-Governmental
Group on Indonesia (IGGI), Jan P. Pronk dijadikan momentum untuk
demonstrasi antimodal asing.
Klimaksnya, kedatangan PM Jepang, Januari
1974, disertai demonstrasi dan kerusuhan. 6. Angkatan 77/78 ( Era
NKK/BKK ) Setelah peristiwa Malari, hingga tahun 1975 dan 1976, berita
tentang aksi protes mahasiswa nyaris sepi. Mahasiswa disibukkan dengan
berbagai kegiatan kampus. Menjelang dan terutama saat-saat antara
sebelum dan setelah Pemilu 1977, barulah muncul kembali pergolakan
mahasiswa yang berskala massif. Pada sekitra Juli 1977, Pemerintah
mencoba untuk mendekati mahasiswa, Tim Dialog Pemerintah yang akan
berkampanye di berbagai perguruan tinggi pun dibentuk. Namun, upaya tim
ini ditolak oleh mahasiswa. Hal itu kemudian berimbas pada pendudukan
militer atas kampus-kampus karena mahasiswa dianggap telah melakukan
pembangkangan politik, penyebab lain adalah karena gerakan mahasiswa
1978 lebih banyak berkonsentrasi dalam melakukan aksi diwilayah kampus.
Karena gerakan mahasiswa tidak terpancing keluar kampus untuk
menghindari peristiwa tahun 1974, maka akhirnya mereka diserbu militer
dengan cara yang brutal.
Hal ini kemudian diikuti oleh
dihapuskannya Dewan Mahasiswa dan diterapkannya kebijakan NKK/BKK di
seluruh Indonesia. Setelah gerakan mahasiswa 1978, praktis tidak ada
gerakan besar yang dilakukan mahasiswa selama beberapa tahun akibat
diberlakukannya konsep Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi
Kemahasiswaan (NKK/BKK) oleh pemerintah secara paksa. Kebijakan NKK
dilaksanakan berdasarkan SK No.0156/U/1978
sesaat setelah Dooed Yusuf dilantik tahun 1979. Konsep ini mencoba
mengarahkan mahasiswa hanya menuju pada jalur kegiatan akademik.
Menyusul pemberlakuan konsep NKK, pemerintah dalam hal ini Pangkopkamtib
Soedomo melakukan pembekuan atas lembaga Dewan Mahasiswa, sebagai
gantinya pemerintah membentuk struktur keorganisasian baru yang disebut
BKK. Berdasarkan SK menteri P&K No.037/U/1979
kebijakan ini membahas tentang Bentuk Susunan Lembaga Organisasi
Kemahasiswaan di Lingkungan Perguruan Tinggi, dan dimantapkan dengan
penjelasan teknis melalui Instruksi Dirjen Pendidikan Tinggi tahun 1978
tentang pokok-pokok pelaksanaan penataan kembali lembaga kemahasiswaan
di Perguruan Tinggi. Kebijakan BKK itu secara implisif sebenarnya
melarang dihidupkannya kembali Dewan Mahasiswa, dan hanya mengijinkan
pembentukan organisasi mahasiswa tingkat fakultas (Senat Mahasiswa
Fakultas-SMF) dan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF).
Namun hal yang terpenting dari SK ini
terutama pemberian wewenang kekuasaan kepada rektor dan pembantu rektor
untuk menentukan kegiatan mahasiswa, yang menurutnya sebagai wujud
tanggung jawab pembentukan, pengarahan, dan pengembangan lembaga
kemahasiswaan. Dengan konsep NKK/BKK inilah kemudian muncul “stempel”
organisasi intra ( internal ) dan ekstra ( eksternal ) kampus yang tentu
saja gunanya memecah konsentrasi gerakan mahasiswa dengan mencoba
menyibukkan mahasiswa dengan aktivitas yang tidak bersentuhan dengan
rakyat. Di awal-awal tahun 80-an muncul kelompok-kelompok studi sebagai
alternatif terhadap suasana birokratis dan apolitis wadah intra kampus.
Dalam perkembangannya eksistensi kelompok ini mulai digeser oleh
kehadiran wadah-wadah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh subur
pula sebagai alternatif gerakan mahasiswa. 7. Angkatan 98 ( Detik-detik
tumbangnya Soeharto/Era Reformasi ) Memasuki awal tahun 1990-an, di
bawah Mendikbud Fuad Hasan kebijakan NKK/BKK dicabut dan sebagai
gantinya keluar Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan (PUOK).
Melalui PUOK ini ditetapkan bahwa
organisasi kemahasiswaan intra kampus yang diakui adalah Senat Mahasiswa
Perguruan Tinggi (SMPT), yang didalamnya terdiri dari Senat Mahasiswa
Fakultas (SMF) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Namun tetap saja PUOK
ini bertujuan mengekang aktivitas Gerakan Mahasiswa, bahkan cenderung
lebih tersistematis hingga mahasiswa benar-benar nyaris tidak memiliki
waktu untuk melebur bersama rakyat karena disibukkan dengan kegiatan
kampus mereka. Krisis moneter pada pertengahan tahun 1997 pun menjadi
momen bagi Gerakan Mahasiswa untuk kembali muncul. Kelompok-kelompok
diskusi ataupun organisasi-organisasi yang selama ini “bersembunyi”
mulai memberanikan diri untuk tampil. Namun para analis asing kerap
menyoroti percepatan gerakan pro-demokrasi pasca Peristiwa 27 Juli 1996
Peristiwa 27 Juli 1996, disebut sebagai Peristiwa Kudatuli ( KERUSUHAN
DUA PULUH TUJUH JULI) adalah peristiwa pengambilalihan secara paksa
kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jl Diponegoro 58 Jakarta
Pusat yang saat itu dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri.
Penyerbuan dilakukan oleh massa pendukung Soerjadi (Ketua Umum versi
Kongres PDI di Medan) serta dibantu oleh aparat dari kepolisian dan TNI
yang memang sudah gerah dengan tindak-tanduk Megawati bersama dengan
aktvis gerakan mahasiswa yang secara terang-terangan mengecam
pemerintahan rezim Soeharto. Peristiwa ini meluas menjadi kerusuhan di
beberapa wilayah di Jakarta, khususnya di kawasan Jalan Diponegoro,
Salemba, Kramat. Beberapa kendaraan dan gedung terbakar.
Budiman Sudjatmiko ( aktivis Partai
Rakyat Demokratik ) mendapat hukuman terberat, yakni 13 tahun penjara
sementara yang lain banyak yang bersembunyi menghindari pengejaran
militer. Ditahun-tahun itulah kemudian harga-harga kebutuhan melambung
tinggi, daya beli masyarakat pun berkurang. Tuntutan mundurnya Soeharto
menjadi agenda nasional gerakan mahasiswa. Ibarat gayung bersambut,
gerakan mahasiswa dengan agenda reformasi mendapat simpati dan dukungan
dari rakyat. menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1997
dan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 1998
terjadilah penculikan kepada para aktivis aktivis pro-demokrasi yang
terjadi Peristiwa penculikan ini dipastikan berlangsung dalam tiga
tahap: Menjelang pemilu Mei 1997, dalam waktu dua bulan menjelang sidang
MPR bulan Maret, sembilan di antara mereka yang diculik selama periode
kedua dilepas dari kurungan dan muncul kembali. Beberapa di antara
mereka berbicara secara terbuka mengenai pengalaman mereka.
Tapi tak satu pun dari mereka yang
diculik pada periode pertama dan ketiga muncul. Selama periode
1997/1998, KONTRAS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak
Kekerasan) mencatat 23 orang telah dihilangkan oleh alat-alat negara.
Dari angka itu, 1 orang ditemukan meninggal (Leonardus Gilang), 9 orang
dilepaskan penculiknya, dan 13 lainnya masih hilang hingga hari ini
Sembilan aktivis yang dilepaskan adalah: 1. Desmond Junaidi Mahesa,
diculik di Lembaga Bantuan Hukum Nusantara, Jakarta, 4 Februari 1998 2.
Haryanto Taslam , 3. Pius Lustrilanang, diculik di panpan RSCM, 2
Februari 1998 [ 4. Faisol Reza, diculik di RSCM setelah konferensi pers
KNPD di YLBHI, Jakarta, 12 Maret 1998 5. Rahardjo Walujo Djati, diculik
di RSCM setelah konferensi pers KNPD di YLBHI, Jakarta, 12 Maret 1998 6.
Nezar Patria, diculik di Rumah Susun Klender, 13 Maret 1998 7. Aan
Rusdianto, diculik di Rumah Susun Klender, 13 Maret 1998 8. Mugianto,
diculik di Rumah Susun Klender, 13 Maret 1998 9. Andi Arief, diculik di
Lampung, 28 Maret 1998 Ke-13 aktivis yang masih hilang dan belum kembali
berasal dari berbagai organisasi, seperti Partai Rakyat Demokratik, PDI
Pro Mega, Mega Bintang, dan mahasiswa ; 1.
Petrus Bima Anugrah (mahasiswa Unair dan STF Driyakara, aktivis SMID.
Hilang di Jakarta pada 30 Maret 1998) [14] 2. Herman Hendrawan
(mahasiswa Unair, hilang setelah konferensi pers KNPD di YLBHI, Jakarta,
12 Maret 1998) [15] 3. Suyat (aktivis SMID. Dia hilang di Solo pada 12
Februari 1998) 4. Wiji Thukul (penyair, aktivis JAKER. Dia hilang
diJakarta pada 10 Januari 1998) 5. Yani Afri (sopir, pendukung PDI
Megawati, ikut koalisi Mega Bintang dalam Pemilu 1997, sempat ditahan di
Makodim Jakarta Utara. Dia hilang di Jakarta pada 26 april 1997) 6.
Sonny (sopir, teman Yani Afri, pendukung PDI Megawati. Hilang diJakarta
pada 26 April 1997) 7. Dedi Hamdun (pengusaha, aktif di PPP dan dalam
kampanye 1997 Mega-Bintang. Hilang di Jakarta pada 29 Mei 1997) 8. Noval
Al Katiri (pengusaha, teman Deddy Hamdun, aktivis PPP. Dia hilang di
Jakarta pada 29 Mei 1997) 9. Ismail (sopir Deddy Hamdun. Hilang di
Jakarta pada 29 Mei 1997) 10. Ucok Mundandar Siahaan (mahasiswa
Perbanas, diculik saat kerusuhan 14 Mei 1998 di Jakarta) 11. Hendra
Hambali (siswa SMU, raib saat kerusuhan di Glodok, Jakarta, 15 Mei 1998)
12. Yadin Muhidin (alumnus Sekolah Pelayaran, sempat ditahan Polres
Jakarta Utara. Dia hilang di Jakarta pada 14 Mei 1998) 13. Abdun Nasser
(kontraktor, hilang saat kerusuhan 14 Mei 1998, Jakarta) Mugiyanto,
Nezar Patria, Aan Rusdianto (korban yang dilepaskan) tinggal satu rumah
di rusun Klender bersama Bimo Petrus (korban yang masih hilang). Faisol
Reza, Rahardjo Walujo Djati (korban yang dilepaskan), dan Herman
Hendrawan (korban yang masih hilang) diculik setelah ketiganya
menghadiri konferensi pers KNPD di YLBHI pada 12 Maret 1998. Hari demi
hari demonstrasi bertambah gencar dilaksanakan oleh para mahasiswa,
terutama setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos
angkutan pada tanggal 4 Mei 1998. Agenda reformasi yang menjadi tuntutan
para mahasiswa mencakup beberapa tuntutan, seperti: • Adili Soeharto
dan kroni-kroninya, • Laksanakan amandemen UUD 1945, • Hapuskan Dwi
Fungsi ABRI, • Pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya, •
Tegakkan supremasi hukum, • Ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN
Gedung parlemen, yaitu Gedung Nusantara dan gedung-gedung DPRD di
daerah, menjadi tujuan utama mahasiswa dari berbagai kota di Indonesia.
Seluruh elemen mahasiswa yang berbeda paham dan aliran dapat bersatu
dengan satu tujuan untuk menurunkan Soeharto. Dalam gerakan mahasiswa
pada tahun 1998, Forum Kota bersama FKSMJ tercatat oleh sejarah sebagai
organ gerakan mahasiswa pertama yang memasuki Gedung DPR/MPR pada
tanggal 18 Mei 1998. pada awalnya Forkot beranggotakan 16 kampus yang
memilki akar sejarah pergerakan mahasiswa seperti UKI (Universitas
Kristen Indonesia), IKIP Jakarta (sekarang Universitas Negeri Jakarta),
IAIN Syarif Hidayatullah, Unas (Universitas Nasional), ISTN (Institut
Sains dan Teknologi Nasional), Atmajaya, Institut Teknologi Indonesia,
Universitas Jayabaya dan lain sebagainya. Kemudian jumlah itu sempat
membengkak menjadi 70-an lebih kampus. Forum Kota sendiri dibentuk untuk
menyatukan Gerakan yang ada dikampus-kampus seputar Jakarta, dengan
Adian Napitupulu sebagai salah satu pengagasnya. Ditahun ini pula lahir
salah satu organisasi mahasiswa bernama KAMMI ( Kesatuan Aksi Mahasiswa
Muslim Indonesia ) yang berbasis mahasiswa Muslim dengan mengambil
momentum pada pelaksanaan Forum Silahturahmi Lembaga Dakwah Kampus
(FS-LDK) X se-Indonesia yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah
Malang (UMM). Acara ini dihadiri oleh 59 LDK yang berafiliasi dari 63
kampus (PTN-PTS) diseluruh Indonesia . Jumlah peserta keseluruhan kurang
lebih 200 orang yang notabenenya adalah mahasiswa yang aktif di lembaga
dakwah kampus. Fahry Hamzah ( Politikus Partai Keadilan Sejahtera )
terpilih menjadi Ketua Umum pertama. Selanjutnya didalam Gerakan 1998
yang menuntut reformasi dan dihapuskannya “KKN” (korupsi, kolusi dan
nepotisme) pada 1997-1998, lewat pendudukan gedung DPR/MPR oleh ribuan
mahasiswa, akhirnya memaksa Presiden Soeharto melepaskan jabatannya.
Berbagai tindakan represif yang menewaskan aktivis mahasiswa dilakukan
pemerintah untuk meredam gerakan ini di antaranya: Peristiwa Cimanggis,
Peristiwa Gejayan, Tragedi Trisakti, Tragedi Semanggi I dan II , Tragedi
Lampung. Gerakan ini terus berlanjut hingga pemilu 1999. Dalam
peristiwa-perisitiwa inilah beberapa nama mahasiswa pun tercatat menjadi
korban hingga kehilangan nyawa. 8. Angkatan Pasca Reformasi ( Era
Demokrasi ) Ditahun-tahun pasca reformasi, Gerakan mahasiswa bisa
dikatakan kehilangan daya juang mereka. hingga saaat ini 16 tahun pasca
Gerakan 1998 bergulir, tidak ada gerakan mahasiswa yang bisa dikatakan
massif terjadi. Selain dari gagalnya agenda reformasi yang banyak diakui
oleh para aktivis reformasi, agenda reformasi pun digagalkan oleh
kemunculan reformis-reformis gadungan. Selain itu tak sedikit pula
Aktivis era 74, 76/77 hingga 98 justru seakan kehilangan idealismenya
ketika bersepakat untuk ikut dalam politik transaksional yang
menyengsarakan rakyat dan tak tangggung-tanggung stempel “ mantan
aktivis “ pun seolah menjadikan mereka komoditas unggul dalam pasar
partai politik. Era kebebasan yang didapatkan setelah Selama
32 tahun terkungkung dalam baying kekejaman rezim Soeharto pun seakan
terlewati begitu saja. Gerakan-gerakan mahasiswa justru tidak memaknai
kebebasan tersebut sebagai alat untuk memperjuangkan cita-cita
kemerdekaan, sebaliknya organisasi-organisasi mahasiswa justru seakan
dinina bobokan dengan kebebasan tersebut. Bisa dikatakan hingga kini
dari sekian banyaknya organisasi mahasiswa yang ada, tak banyak yang
masih berada di jalur yang semestinya, dimana tetap berada dalam barisan
rakyat. belum terhapusnya pola berfikir peninggalan Rezim Soeharto (
organisasi internal dan eksternal kampus ) dan diperparah dengan tida
adanya upaya untuk duduk bersama dan bergerak bersama ditengah lingkaran
rakyat semakin menambah kemunduran gerakan. Hal itulah yang seharusnya
menjadi PR untuk diselesaikan bersama saat ini, bahwa tak ada yang
membedakan antara Internal dan eksternal karena mereka memiliki
tangggung jawab yang sama yakni bagaimana menegakkan Tri Darma Perguruan
Tinggi. Dari sedikit catatan-catatan gerakan pemuda/Mahasiswa diatas,
sudah semestinya kita kembali untuk memulai merubah pola berfikir serta
berjuang kita. Pola fikir yang cenderung reformis, kompromi terhadap
hal-hal yang justru kita tahu menyengsarakan rakyat, pola berfikir yang
birokratis, elitis, kariris ataupun oportunis itu pun harus dihilangkan.
Selain itu pula, kita sudah seharusnya semakinmendekatkan diri kepada
rakyat, apalagi kita percaya bahwa perubahan hanya bisa terjadi dengan
kekuatan perjuangan bersama rakyat. Dan yang menjadi tugas yang tak
kalah pentingnya adalah menyingkirkan pola berfikir peninggalan rezim
Soeharto yang mengkotak-kotakkan yang memisahkan antara gerakan rakyat
dengan gerakan mahasiswa, yang memisahkan atau memberikan identitas
adanya organisasi internal maupun eksternal, karena tak ada gunanya lagi
kita meributkan hal itu, memperdebatkan hal yang sama sekali tidak akan
merubah kehidupan atau keberlangsungan berbangsa-bernegara. Bahkan
sudah saatnya organisasi-organisasi ataupun Lembaga-lembaga Mahasiswa
untuk saling melingkar bersama, berdiskusi serta bergerak bersama-sama
untuk melanjutkan cita-cita para kemerdekaan, Membangun suatu tatanan
dunia, dimana semua manusia hidup bergandengan tangan, tanpa penindasan
bangsa atas bangsa, tanpa penghisapan manusia atas manusia. 888 Tulisan
ini terutama dipersembahkan kepada seluruh kawan-kawan gerakan, semoga
bermanfaat. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan !!! Merdeka !!!
